Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2012 tentang ASI Eksklusif Di Kabupaten Bantul

Penulis : Bunga Astria Paramashanti¹, Choirul Anwar², Mentari Kartika¹

¹Program Studi Gizi, Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan, Universitas Alma Ata;  ²Program Studi Administrasi, Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan, Universitas Alma Ata; Korespondensi: Bunga Astria Paramashanti. Email: pshanti.bunga@gmail.com

 Latar belakang :Menyusui merupakan salah satu upaya awal seorang manusia untuk mendapatkan kehidupan sehat dan sejahtera, hal ini tertera dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Era globalisasi membuat sebagian besar wanita usia produktif saat ini memilih bekerja di luar rumah. Terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pemberian ASI eksklusif bagi ibu bekerja. Dalam rangka mendukung program pemberian ASI eksklsif maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 dan peraturan bersama antara 3 Menteri tentang Peningkatan Pemberian ASI Eksklusi Selama di Tempat Kerja tahun 2008. Bupati Bantul juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Tujuan :Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran implementasi kebijakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2012 tentang ASI eksklusif di Kabupaten Bantul Tahun 2017.

Metode :Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara secara mendalam. Analisis data mengunakan content analysis dan perspektif emic.

Hasil : Sosialisasi kebijakan telah melibatkan lintas sektor. Dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas sudah membentuk dan mengadakan program pendukung kebijakan pemberian ASI eksklusif. Dukungan dari perusahaan terhadap kebijakan ini dapat dituangkan dalam bentuk penyediaan ruang laktasi dan pemberian izin memerah ASI di perusahaan.

Kesimpulan : Implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan ke perusahaan karena respon dari perusahaan hanya sebagian kecil yang hadir saat proses sosialisasi. Selain itu terdapat beberapa perusahaan yang tidak memberi akses kepada Dinas Kesehatan untuk berkunjung ke perusahaan walaupun Dinas Kesehatan sudah bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Administrasi.