EFEKTIVITAS KEMITRAAN SEKOLAH KEJURUAN DENGAN INDUSTRI LOKAL DI KABUPATEN BANTUL

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan arah kebijakan pembangunannya yang tertuang dalam RPJMD 2006-2010 yaitu meningkatkan kualitas kehidupan dengan meningkatkan indeks pembangunan manusia dan menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran, melalui upaya peningkatan
pengetahuan, ketrampilan, kesehatan dan penyediaan tenaga kerja yang berdaya saing (Bappeda, 2007). Menurut Sumodiningrat (1996) kemiskinan adalah dampak yang muncul sebagai akibat penduduk tidak memiliki pendapatan karena menganggur, sedangkan pengangguran terjadi bila penduduk tidak memiliki sumber daya dan tidak mempunyai akses dalam pembangunan. Angka pengangguran tersebut di Indonesia kecenderungannya selalu meningkat (Bappenas,
2006). Di Kabupaten Bantul pada tahun 2005 jumlah penganggur sebanyak 37.963 orang dan pada tahun 2006 menjadi 39.284 orang (Bappeda, 2007). Pengangguran terjadi akibat tidak sebandingnya permintaan tenaga kerja (demand) dengan penawaran (supply). Tenaga kerja yang ada dinilai tidak memiliki kemampuan dan ketrampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja/industri. Menurut Wardiman (2005) banyaknya pengangguran merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa belum terwujudnya ”link and match”, yai tu keterkai tan dan kesepadanan antara output pendidikan
dengan kebutuhan dunia kerja. Link and match adalah konsep kerjasama yang menghendaki adanya keterkaitan antara sekolah kejuruan dengan industri, di mana program pembelajaran yang dijalankan oleh sekolah harus dikaitkan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di industri dan kualitas lulusannya sesuai dengan kualitas SDM yang diperlukan oleh industri. Relevansi antara lulusan SMK dengan SDM yang dibutuhkan industri dapat terwujud jika kedua lembaga bisa
menjalin kerjasama dan bermitra dengan baik. Pentingnya kerjasama kemitraan ini juga diungkapkan oleh Baiquni (2004:126) bahwa penyelenggaraan program pembangunan dapat memberikan manfaat bagi pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan jika ada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia bisnis dalam menentukan dan
melaksanakan kebijakan pembangunan. Dalam penyediaan tenaga kerja terampil dan penurunan angka pengangguran, SMK harus dapat bermitra secara baik (mutualis) dengan dunia usaha yang sesuai, sehingga program pembelajarannya menghasilkan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri dan tidak menambah pengangguran.

jrd2011-agustus3