PEMANFAATAN DATABASE KEPENDUDUKAN UNTUK APLIKASI E-GOV DAN SISTEM INFORMASI DI PEMKAB BANTUL

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi pendorong bagi pemerintah tingkat pusat hingga daerah di
Indonesia dalam berusaha meningkatkan kualitas dan kinerjanya. E-Gov diyakini menjadi salah satu cara mewujudkan good governance. Seiring perkembangan e-Gov di Indonesia, beberapa kabupaten/kota di Indonesia menjadi rujukan pengembangan e- Gov bagi daerah lain, menyusul manfaat nyata dari penerapan e-Gov (Faizah dan Sensuse, 2009).
Pengembangan e-Gov perlu strategi terarah dan berkesinambungan yang bersifat jangka pendek maupun panjang. Pengembangan e-Gov instansi pemerintah pusat maupun daerah di Indonesia seharusnya mengacu kepada pentahapan pengembangan e-Gov secara nasional dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap lembaga pemerintah, yaitu tahap persiapan, tahap pematangan, tahap pemantapan, dan tahap pemanfaatan (Inpres No. 3 Tahun 2003). Namun kenyataannya pengembangan e-Gov bukanlah perkara yang mudah dan tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Permasalahan ini timbul sebagai akibat kurangnya pemahaman tentang konsep e- Gov yang diartikan sebagai penggunaan internet yang dipahami secara dangkal. Hal ini membawa akibat kepada inefisiensi dan inefektifitas anggaran dan aktivitas pengelolaan pemerintahan. Permasalahan ini dialami oleh berbagai instansi atau perusahaan, sehingga diperlukan koordinasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan untuk dapat mengatasinya (Menkominfo, 2002). Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan pengembangan e-Gov adalah terkait dengan banyaknya jenis nomor identitas unik yang dikeluarkan dan dikelola oleh instansi pemerintah atau perusahaan, baik di pusat maupun di daerah. Saat ini setidaknya terdapat 28 jenis nomor identitas unik, antara lain nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), paspor, Surat Ijin Mengemudi (SIM), BPKB, NPWP, NOP (Nomor Obyek Pajak), akta kelahiran, nomor yang dikeluarkan oleh PLN, Telkom, PDAM, dan sertifikat tanah. Hal ini menyulitkan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada penduduk.
Komentar Terbaru