IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, kuat, hal ini didukung oleh geopolitik yang sangat strategis, kekayaan alam dan keaneka ragaman hayati, kemajemukan sosial budaya, dan jumlah penduduk yang besar Namun semangat nasionalisme dalam menegakkan dan membangun Negara Kesatuan Negara Repblik Indonesia (NKRI) seakan-akan tidak dapat diimbangi karena begitu banyaknya persoalan-persoalan bangsa ini. Hal ini terbukti dengan merosotnya moral sebagian anak bangsa yang terindikasi dari maraknya kasus kekerasan, korupsi, pornografi, memudarnya budaya sopan santun, jiwa gotong royong, dilain fihak penegakan hukum yang belum terwujud dengan baik, tepat dan cepat, dampak demokrasi yang tidak diinginkan dan salah jalan, karakter manusia yang semakin merosot. Ini semua merupakan dampak sikap orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki rasa kebangsaan nilai-nilai budaya falsapah negara sudah kurang mau dipahami, tetapi masing-masing yang hanya bersikap mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan
umum atau bangsa dan negara. Untuk ini semua strategi yang paling jitu adalah pendidikan, hal ini seirama dengan pendapat Maksum dan Rehendi 2004 mengatakan bahwa pendidikan merupakan sarana strategi jitu untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa. Sebab kemajuan suatu bangsa dapat ditandai dan diukur dari kemajuan pendidikan. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreaktif , mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggng jawab. Kehadiran kurikulum 2013 diharapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai wahana utama dalam pembangunan bangsa dan karakter. Diperlukan kesamaan persepsi, paradigma dari muatan kurikulum dan kesiapan
sumber daya manusia pelaksana baik dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan guru sebagai ujung tombak pelaksanaan yang langsung berhubungan dengan peserta didik sebagai sasaran.